Wakil RAKYAT bukan ya?

Logikanya wakil selalu lebih rendah dari yang diwakili, wakil presiden di bawah presiden, wakil gubernur di bawah gubernur, wakil bupati dibawah bupati, dll. Logika ini berlaku pula untuk DPR yang katanya adalah wakil rakyat yang seharusnya di bawah rakyat.

Fasilitas yang didapatkan logikanya juga demikian seorang wakil selalu dibawah yang diwakili termasuk dalam hal ini adalah pendapatan/gaji. Namun hal ini tidak berlaku untuk DPR yang katanya wakil rakyat. Ditengan kondisi rakyat yang serba susah saat ini, justru para wakilnya akan menaikkan tunjangan yang jumlahnya fantastis untuk ukuran rakyat kecil.

Bagaimana seseorang melihat fakta seperti ini? Apakah ini hanya masalah kecil yang wajar? Apa ini hanya masalah para elitnya saja yang tidak peka? Atau yang lebih mendalam ini adalah masalah system salah yang memunculkan mereka?

Jika mau berfikir jernih ini bukanlah sekedar elitnya saja yang bermasalah, fakta menunjukan kejadian seperti ini atau yang model lainnya bukanlah hal pertama. Elit terus saja sillih berganti setiap 5 tahun tetapi sama saja tidak ada yang berubah. Dengan kata lain ini adalah masalah sistemnya yang salah yang memunculkan adanya para elit ini.

System yang dimaksud adalah system politik demokrasi yang dianut oleh sebagian besar negara didunia saat ini termasuk Indonesia. Salah satu pilar demokrasi ini adalah kedaulatan ditangan rakyat, manifetasinya terwujud dalam sebuah lembaga perwakilan yang berfungsi menampung aspirasi rakyat seperti senator di AS atau DPR di Indonesia.

Seperti apa masalah system demokrasi ini? continue....