Sebagaimana
tahun tahun sebelumnya, rezim yang berkuasa telah gagal mensejahterakan
masyarakat. Terlihat tidak terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup masyarakat,
baik primer maupun sekunder. Berbagai program neo liberal yang sebagian terhimpun
dalam program SDGs (Sustainable Development Goals) hanya menghasilkan kebaikan semu, kezaliman
dan kesengsaraan melingkupi kehidupan masyarakat. Diperparah oleh pemanfaatan
RI 4 (e-govermen) yang berlangsung dalam
sistem kehidupan sekuler Kapitalisme. Berbagai janji diingkari. Meskipun rezim
menyuarakan keberhasilan namun faktanya justru sebaliknya. Kegagalan tersebut menjalar disetiap lini
kehidupan masyarakat.
Di bidang pertanian sejumlah program pemerintah seperti HET
(Harga Eceran Tertinggi), Program TTI (Toko Tani Indonesia) cenderung merugikan petani. Harga pelayanan
kesehatan yang terus melangit dan akses publik terhadap layanan kesehatan
(dokter, alat medis, obat) dengan BPJS tetap sulit. Dalam bidang pendidikan, Infrastruktur
pendidikan dasar menengah jauh dari layak bahkan membahayakan jiwa Siswa.
Adanya program BOS (bantuan operasional Sekolah) program PIP (program Indonesia
Pintar) belum bisa optimal dalam pelaksanaannya,dll. Pada pendidikan tinggi, publik diperdaya dengan program pendidikan
gratis ala neo liberal, seperti beasiswa BiDikMisi. Adanya agenda World Class University/WCU membuat hak publik
terhadap pendidikan tinggi dan murah atau gratis, berkualitas tinggal mimpi.
Liberalisme telah menyusupi berbagai lini, adanya LGBT dan budaya barat yang
permisif telah merusak generasi muda. Pencitraburukan Islam yang dilakukan oleh
rezim ini dengan proyek perang melawan terorisme telah digencarkan. Rezim ini
juga semakin terang terangan memposisikan diri sebagai pengawal ajaran Islam
moderat. Kemunculan Islam wasatiyah/moderat ini digagas untuk membendung
pemahaman radikalisme, ekstrimisme diberbagai belahan dunia. Melalui Islam
nusantara mereka gunakan untuk melegitimasi Islam moderat agar diterima masyarakat
di Indonesia. Mereka juga melakukan kriminalisasi terhadap ide khilafah yang
menghadang tegaknya Islam ideologis. Ide khilafah didesain menjadi musuh utama
umat Islam. Ulama yang menyuarakan Islam
dipersekusi. Mereka membungkam kebebasan
berbicara di ruang publik. AS menginginkan penduduk muslim terbesar ini
menjadikan semua pemikiran sekulernya sebagai standar dalam kehidupannya.
Meskipun
rezim jokowi Jk membantah tudingan sebagai antek asing, namun fakta fakta
diatas yang terjadi sepanjang tahun ini makin memperkuat tudingan itu. Tak bisa
dipungkiri bahwa Indonesia masih berada dalam penjajahan asing. Barat AS tetap
mencengkeram Indonesia demi mencapai kepentingan mereka. AS Memiliki kepentingan ekonomi terhadap
Indonesia berada di kawasan pasifik yang menguntungkan perdagangannya. AS dan
negara asing lain menyetir pembangunan infrastruktur dengan dalih memudahkan
lalu lintas barang dan jasa. Padahal pembangunan ini hanya menjadikan Indonesia
sebagai sasaran investasi proyek asing, obyek utang luar negri dan tempat
serbuan tenaga asing.
Pemerintah Indonesia memang sudah hilang kepercayaan
dirinya. Mereka beranggapan tidak akan mampu melakukan pembangunan bila tanpa
investasi asing. IMF dan bank dunia
adalah lembaga-lembaga rentenir dunia yang sering menjerat negara-negara
berkembang melalui proyek-proyek pembangunan yang dibiayai utang. Pada
pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia oktober
2018 di bali rezim joko widodo
menawarkan 79 proyek yang membutuhkan utang asing sebesar 86 Miliar Dolar AS.
Semua proyek yang ditawarkan adalah proyek yang berkaitan dengan hajat hidup
masyarakat. Seperti proyek pembangkit listrik, minyak, gas, telekomunikasi,
infrastruktur, transportasi, properti, pariwisata, hankam, pasar modal. Untuk
membayar utang itu, pemerintah akan memasang harga tinggi untuk layanan listrik, jalan tol dan BBM. Berbicara utang, utang Indonesia per-Agustus
2018 telah mencapai Rp 4636,19 triliun. Dalam tempo setahun Joko Widodo
berhasil menambah sebesar 537,4 Triliun yang digunakan untuk pembangunan
infrastruktur.
Semua paparan
diatas menjadi bukti riil bahwa rezim ini merupakan antek asing. Rezim yang
telah gagal mensejahterakan rakyatnya. Kegagalan
rezim demi rezim ini tak bisa dipungkiri bahwa demokrasi lah yang penyebabnya.
Demokrasi yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini
menjadi pepesan kosong. Pesta demokrasi
yang digelar pada tiap pemilu tidak pernah menghasilkan perubahan. Pesta demokrasi
tiap 5 tahun sekali tidak pernah mendidik masyarakat melek politik. Fokus hanya
pada mengumpulkan/mencari suara terbanyak, sibuk dengan pencitraan. Semua penuh
kebohongan dan kepura -puraan. Akhirnya hasil dari pemilu 5 tahun sekali ini tidak jauh beda dengan tahun tahun
sebelumnya. Demokrasi memiliki latar belakang semangat mengiliminir pengaruh dari
peran agama dalam kehidupan. Demokrasi
lahir dari anti tesis terhadap dominasi agama dan gereja. Oleh karena itu
idenya tidak bersumber dari agama dan tidak menjadikan agama sebagai kaidah - kaidah
berdemokrasi.
Ide ini menyuarakan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan
kepemilikan, kebebasan bertingkat laku. Sebenarnya demokrasi dinyatakan cacat sejak
lahir pertama kali di Yunani. Plato mengatakan bahwa "liberalisasi adalah
akar demokrasi sekaligus biang petaka yang akan gagal selama lamanya, negara
menjadi rusak karena banyak penguasa yang korup, terjadi krisis moralitas,
rentan terjadi anarkis. Dalam demokrasi, konsep kedaulatan di tangan rakyat memiliki
konsekuensi hak legalalisasi berada ditangan rakyat, tak peduli ketika syara mengharamkan
sesuatu asal rakyat sepakat boleh maka itu menjadi keputusan bersama. Tak salah
jika banyak UU yang dihasilkan menguntungkan para investor asing, pemilik modal.
Akhirnya kebijakan yang ada tidak berpihak pada rakyat.
Demokrasi memberikan
peluang bagi para kaki tangan Barat untuk
mendesain Kebijakan kebijakan yang menguntungkan Asing. Penguasapun akhirnya
tunduk pada Asing dan mengabaikan kepentingan rakyatnya. Penguasa tidak terlihat
fungsinya sebagai raain (pemeliharaan urusan publik) dan junnah
(perisai). Sungguh berbahaya jika negara
dan pengurusan urusan rakyat diserahkan pada penguasa antek asing. Akankah
rezim seperti ini layak mendapatkan kepercayaan? Allah Swt telah memperingatkan kaum muslim
bahwa penguasa seperti ini tidak boleh dipercaya. "Barangsiapa yang
diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan
kesetiaannya, maka Allah harapkan baginya surga" (HR. Bukhori dan Muslim).
Membaca sejarah masa Rasulullah, terlihat pengurusan berbagai
persoalan kehidupan masyarakat begitu mensejahterakan. Hal ini dikarenakan negara sebagai pelaksana
syariat Islam. Relasi yang mendasari
hubungan penguasa dengan rakyat adakah aqidah Islam yang terpancar darinya
aturan kehidupan yang sempurna dan
selaras dengan fitrah manusia. Alhasil
tidak saja mensejahterakan fisik/materi tapi juga menjadikan masyarakat menuju
kemuliaan hakiki. Seperti yang dilakukan juga oleh para khulafaurrasyidiin.
Kesejahteraan masyarakat mencapai puncaknya dapat disaksikan sepanjang era
peradaban Islam yang berlangsung 13 abad dan meliputi dua pertigaan dunia.
Produksi pangan berlimpah, ketrampilan dalam irigasi dan terasiring
menghasilkan produktifitas pertanian yang luar biasa.
Hal ini digambarkan oleh
sejarawan Barat Cowell. Pelayanan kesehatan dilengkapi dimensi sosial dan
kemanusiaan yang tinggi, cuma cuma namun berkualitas. Sistem pendidikan
khilafah yang mencetak output pendidikan dengan karakter dan jatidiri keislaman
yang kuat. Lahir para ilmuwan, pakar, ahli, dengan penemuan penemuan jenis.
Akses pendidikan terjamin, perguruan
Tinggi nya menjadi kiblat pendidikan dunia. Kunci keberhasilan para Kholifah
adalah para Kholifah hadir sebagai pelaksana hukum syariah yang berasal dari
Allah Swt. Mereka bersungguh sungguh dalam penyelenggaraan pemenuhan berbagai
hajat publik yang konsisten dalam bingkai syariah dan prinsip solih yang
diterapkan. Prinsip itu antara lain: (1)
. Negara tidak dibolehkan hanya sebagai regulator tapi sebagai penanggungjawab
penuh, (2). Pembiayaan kemaslahatan wajib diadakan negara salah satunya dari
harta milik umum. (3) Prinsip Kekuasaan tersentralisasi, sementara administrasi
bersifat desentralisasi. (4). Dalam pembangunan, pengadaan, penyelenggaraan
kemaslahatan masyarakat langsung oleh pemerintah.
Saatnya
Indonesia bangkit dari keterpurukan. Jika perubahan terjadi hanya pada wajah pemimpin
tidak disertai perubahan tatanan hukum dan aturan, maka hanya akan menghasilkan
perubahan semu. Karena rezim tsb masih dikendalikan oleh tatanan aturan yang
mengikat. Oleh karena itu perubahan harus dimulai dengan mengubah ideologi dan
tata aturannya. Mengganti rezim dan juga mengganti sistim. Islam menetapkan
bahwa sosok pemimpin harus memiliki kepribadian Islam kuat, berfikir dan
bertindak sesuai syariah, amanah dalam tugasnya, dia adalah negarawan handal. Ketakwaan
individu pemimpin dan rakyat, muhasabah sesama rakyat serta adanya penerapan
aturan syara dalam segala lini kehidupan akan menjaga kondisi bangsa dalam
keadilan dan ketentraman.
Walhasil, semangat perubahan umat negri ini dan negri
manapun sudah seharusnya diarahkan pada jalan perubahan yang benar. Pasca reuni
212 merupakan momen tepat untuk mendekatkan pada janji Allah, bahwa khilafah satu
satunya solusi yang akan menyelamatkan umat. Hanya dengan Islam umat akan hidup
dengan peradaban tinggi, maju dan memimpin dunia.
(Disarikan dari Makalah Menuju
Perubahan HAKIKI)
Oleh:
Meitya R
No comments:
Post a Comment